09.04
Kamis, 18 September 2014
Belajar pada Masa Depan (Sonny Harry B Harmadi)
Selama masa transisi ini, pemerintahan mendatang (Joko Widodo-Jusuf Kalla) harus mempersiapkan langkah strategis kebijakan pembangunan yang didasarkan pada analisis situasi pada masa depan.
Pemahaman tentang apa yang akan terjadi pada masa depan mutlak dibutuhkan guna merancang respons kebijakan yang tepat. Dalam jangka pendek, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) setidaknya perlu memiliki gambaran tentang Indonesia lima tahun ke depan dan meletakkan landasan pembangunan yang kuat untuk 100 tahun Indonesia merdeka (2045).
Beberapa ilmuwan telah menyampaikan sejumlah argumen akan pentingnya kita belajar pada masa depan. Jan Tinbergen, peraih Nobel Ekonomi 1969, sudah mengingatkan bahwa perencanaan ekonomi didasarkan pada estimasi masa depan dan bukan sekadar analisis situasi pada masa lalu. Fahey dan Randall (1997) dalam bukunya yang berjudul Learning from the Future: Competitive Foresight Scenarios menekankan pentingnya para pengambil keputusan untuk belajar pada masa depan sebelum menjadi kenyataan.
Demikian halnya dengan Stimson dan Stough (2008), yang menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan tak bisa hanya mengandalkan data historis (masa lalu) semata, tanpa mengacu pada proyeksi masa depan. Perencanaan sekadar berbasis data masa lalu hanyalah sebuah ilusi yang mengasumsikan bahwa apa yang akan terjadi pada masa depan sama halnya dengan apa yang telah terjadi pada masa lalu. Ibarat seorang pengemudi yang tak perlu melihat ke depan, cukup melihat kaca spion, dengan harapan jalan yang akan dilaluinya sama persis dengan jalan yang telah dilewatinya. Tentu kita dapat terjebak oleh suatu kesalahan perencanaan, seperti halnya pengemudi yang tiba-tiba menghadapi jurang di depannya.
Belajar dari proyeksi penduduk
Salah satu hal terpenting dalam memahami masa depan ialah dengan menganalisis situasi kependudukan berdasarkan hasil proyeksi penduduk. Teknik demografi memungkinkan kita menghitung proyeksi penduduk dan mempelajari dinamika penduduk, setidaknya dalam 25 tahun ke depan, dengan menggunakan basis data sensus penduduk ataupun survei penduduk antarsensus. Variabel demografi merupakan determinan penting terhadap perubahan ekonomi, lingkungan, dan sosial pada masa depan.
Proyeksi penduduk memungkinkan kita mempelajari tren jumlah penduduk dan pertumbuhannya, struktur umur penduduk, migrasi, ataupun tingkat urbanisasi pada masa depan. Tentu harus kita sadari bahwa situasi kependudukan tidak akan berubah secara drastis, berbeda halnya dengan harga komoditas yang dapat mengalami kenaikan atau penurunan dalam waktu singkat. Terlepas dari berbagai asumsi yang digunakan, setidaknya proyeksi penduduk menjadi sangat penting untuk kita belajar dari masa depan.
Sebagai contoh, proyeksi penduduk yang disusun oleh Widjojo Nitisastro bersama Nathanael Iskandar (2 dari 4 orang pendiri Lembaga Demografi FEUI) pada tahun 1970 memperkirakan bahwa jumlah penduduk Indonesia tahun 2000 akan mencapai angka 286 juta jiwa. Agar pemerintah dapat merespons dengan tepat, Widjojo mengusulkan adanya suatu program pengendalian kelahiran melalui Keluarga Berencana (KB). Kenyataannya, respons pemerintah melalui program KB sangat tepat karena jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk 2000 menunjukkan angka "hanya" sebesar 206 juta jiwa, lebih rendah 80 juta jiwa dari yang diproyeksikan sebelumnya. Bukan proyeksinya yang salah, melainkan respons kebijakannya yang justru tepat.
Indonesia pada masa depan
Situasi kependudukan Indonesia terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada tahun 1980, lebih dari 40 persen penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke bawah. Bandingkan dengan kondisi saat ini, kurang dari 28 persen yang berusia di bawah 15 tahun dan hampir 67 persen penduduk termasuk dalam kelompok usia produktif (15-64 tahun). Tentu respons dan strategi pembangunan yang dibutuhkan juga berbeda.
Mengacu pada proyeksi penduduk Bappenas (2013), pada tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai lebih dari 255 juta jiwa. Dalam periode pertama akhir pemerintahan Jokowi-JK (2019), jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 268 juta jiwa. Artinya, selama lima tahun pemerintahan tersebut, akan ada tambahan jumlah penduduk sekitar 13 juta jiwa.
Pemerintahan mendatang harus menyadari bahwa sejak tahun 2012 Indonesia mulai memasuki periode bonus demografi di mana rasio ketergantungan telah mencapai angka di bawah 50. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif (pekerja) hanya menanggung kurang dari 50 penduduk usia nonproduktif (bukan pekerja). Hingga berakhirnya masa pemerintahan Jokowi-JK, Indonesia masih terus berada dalam periode bonus demografi. Pemanfaatan bonus demografi mutlak membutuhkan dukungan kebijakan yang tepat. Optimalisasi pemanfaatan bonus demografi menjadi salah satu solusi bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah.
Ada dua hal pada masa depan yang tidak pernah terjadi pada masa lalu. Pertama, jumlah penduduk perkotaan yang lebih besar daripada pedesaan. Proyeksi penduduk Bappenas (2013) memperkirakan pada tahun 2035 jumlah pendudukperkotaan akan mencapai 66 persen. Kedua, meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia (lansia) secara cepat. Tahun 2015, diperkirakan sekitar 5,4 persen penduduk Indonesia adalah kelompok lansia (usia 65 tahun ke atas). Proyeksi penduduk yang dilakukan Lembaga Demografi berdasarkan beberapa asumsi tertentu memperkirakan pada tahun 2045 jumlah lansia Indonesia akan mencapai hampir 44 juta jiwa (13,7 persen penduduk). Meskipun umumnya proyeksi penduduk dilakukan untuk 25 tahun ke depan, setidaknya kita bisa memperoleh gambaran tentang begitu besar jumlah lansia ketika 100 tahun Indonesia merdeka.
Proyeksi penduduk harus menjadi sumber belajar bagi kita untuk merespons masa depan. Apa pun proyeksi kebutuhan sektoral, baik energi, pangan, air, perumahan, transportasi, lapangan kerja, dan sebagainya, perlu mempertimbangkan proyeksi penduduk. Tulisan ini sekadar mengingatkan para pengambil kebijakan untuk tidak melupakan kependudukan sebagai pilar pembelajaran dari dan untuk masa depan.
oleh:
Sonny Harry B Harmadi, Kepala Lembaga Demografi FEUI; Ketua Umum Koalisi Kependudukan
